Iklan

header ads

Pemda DIY Mantapkan Kampanye Anti Korupsi 2025 lewat Agenda Setting Bersama

Sumber, Humas Pemda DIY/Redaksi


Yogyakarta, 5 Juni 2025 - Kegiatan rapat koordinasi agenda setting dengan tema Kampanye Anti-Korupsi diadakan di Aula Kresna, Dinas Kominfo DIY, pada 5 Juni 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, HET Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.

Dalam sambutannya, Wahyu Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan agenda setting sangat penting untuk diadakan karena dapat membantu baik admin dan Sekretariat Pemda maupun awak media dalam memperkuat pemahaman mengenai isu korupsi. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan kedepannya.

"Kegiatan agenda setting akan terus diadakan ke depannya. Kali ini kegiatan diselenggarakan secara luring (luar jaringan), namun selanjutnya bisa diadakan secara daring melalui Zoom Meeting," ujar  Wahyu Nugroho.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik, Riris Puspita Wijaya Kridaningrat, S.T., M.Acc., yang juga memberikan kata sambutan untuk kegiatan ini. Beliau kembali menegaskan bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dari rangkaian kampanye rutin tahunan yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman kolektif tentang bahaya korupsi. 

Riris menyampaikan bahwa agenda ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi antar-instansi untuk menguatkan sinergi narasi anti-korupsi, serta menjadi forum berbagi praktik baik dalam menyampaikan pesan-pesan integritas kepada publik. 

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc., dari Inspektorat DIY. Ia memaparkan strategi “Trisula Anti Korupsi” yang dikembangkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Strategi ini mencakup tiga aspek penting: penguatan kolaborasi lintas institusi, pengawasan berkelanjutan melalui Sistem Penilaian Integritas (SPI), serta pemantauan implementasi kampanye oleh tiap unit kerja.

Totok juga menekankan pentingnya pelibatan komunitas dan keterlibatan aktif unit kerja melalui media sosial, kanal digital, serta pelaporan konten yang terdokumentasi dengan baik. “Kampanye ini akan berarti kalau kita semua hadir, dari admin medsos, pengelola konten, sampai para ASN di barisan pelayanan,” ucapnya.

Sesi dilanjutkan oleh Ditya Nanaryo selaku Pranata Humas Madya dengan pemaparan Pariwara Anti-Corruption Campaign 2025. Kampanye ini menyasar pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, serta direncanakan berlangsung dari Juni hingga September 2025. Pendekatan kampanye menggunakan berbagai jenis media, dari televisi, poster, hingga aktivasi lapangan seperti instalasi seni publik.

Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan kawasan Malioboro sebagai panggung kampanye budaya antikorupsi. Ditya menjelaskan bahwa seluruh materi dirancang agar relevan dengan budaya lokal. Simbol-simbol seperti burung perkutut fauna identitas DIY digunakan sebagai maskot yang menyuarakan tagline “Ojo Pisan-Pisan Korupsi.” Desain visual juga akan mengangkat nilai-nilai lokal agar publik merasa terhubung. Evaluasi efektivitas kampanye dilakukan melalui dokumentasi kegiatan dan analisis keterlibatan publik.

Materi terakhir disampaikan oleh Timothy Apriyanto dari Komite Advokasi Daerah DIY, yang menyoroti pentingnya strategi anti-KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Timothy menekankan bahwa pencegahan korupsi sebetulnya bertumpu pada moralitas individu. “Media penting, tapi bukan segalanya. Yang paling kuat adalah kesadaran personal dan keberanian moral,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) menjadi pondasi dalam mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen Pemda DIY untuk menjadikan nilai-nilai budaya kerja SATRIYA Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin, dan Ahli sebagai identitas institusi bersih dan profesional.

Melalui penyelarasan strategi, penguatan kolaborasi, serta integrasi nilai-nilai moral dan budaya lokal, kampanye anti-korupsi di DIY diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan tahunan seremonial, melainkan gerakan yang hidup dan menyentuh akar kesadaran masyarakat. 

Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.


___________________