Rep, Supadiyono/ Sumber, Devisi Humas Polri
Jakarta – Maraknya pembajakan digital kembali menjadi sorotan setelah data CAP 2025 menempatkan Indonesia di lima besar negara dengan akses tertinggi ke situs ilegal streaming dan unduhan film. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan industri perfilman nasional.
Menanggapi hal tersebut, Divisi Humas Polri menggelar pertemuan bersama sejumlah Production House di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2025. Forum bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber Dalam Industri Perfilman” ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor.
Dalam pertemuan itu, Polri menegaskan bahwa penanganan pembajakan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga keamanan ruang digital serta melindungi hak kekayaan intelektual.
Pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem digital melalui strategi 6C: Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance. Langkah ini diiringi dengan peningkatan literasi digital dan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform digital agar tidak menjadi sarana penyebaran konten ilegal.
Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber di lingkungan production house dan platform distribusi film. Kebocoran film sebelum rilis dinilai menjadi salah satu pemicu utama maraknya penyebaran konten ilegal.
Selain penegakan hukum dan pemblokiran situs, edukasi masyarakat terkait penggunaan platform legal dinilai sebagai kunci. Dengan meningkatnya kesadaran publik, diharapkan ekosistem industri kreatif nasional dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi nasional dalam melindungi karya kreatif anak bangsa di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.
________________
.jpeg)
