Rep, Supadiyono/ Sumber, Penrem 073 Pamungkas
SLEMAN — Kepala Staf Korem 072/Pamungkas Kolonel Inf Teguh Wiratama, http://S.Sos., http://M.Han., mewakili Danrem 072/Pamungkas, hadir sebagai narasumber utama dalam Focus Group Discussion Kajian Jangka Panjang Lemhannas RI di Hotel Inside by Melia Yogyakarta, Depok, Sleman, Rabu (22/7/2026).
FGD bertajuk "Optimalisasi Teknologi Geospasial Guna Memantapkan Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Ancaman Negara" ini dibuka langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. Turut hadir Dirjuan Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI Marsma TNI Ade Teguh Budianto, Dirprogbangjian Brigjen TNI Mohammad Rohadi, para pakar geospasial, akademisi, dan perwakilan instansi daerah.
Dalam sambutannya, Mayjen Ipung Purwadi menegaskan FGD ini menjadi wadah menghimpun pemikiran komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil kajian nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang disampaikan langsung kepada Presiden RI untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.
Sebagai narasumber, Kolonel Teguh Wiratama memaparkan tantangan kompleks di wilayah Korem 072/Pamungkas yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.
"Wilayah kami memiliki potensi kerawanan bencana alam yang tinggi seperti erupsi Merapi, gempa bumi, dan potensi tsunami pesisir selatan. Di sisi lain, sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, tantangan keamanan cenderung bersifat asimetris seperti potensi konflik sosial, kriminalitas jalanan, hingga penetrasi paham ekstrem," jelas Kasrem.
Untuk menjawab dinamika tersebut, Korem 072/Pamungkas disebut telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi spasial yang dipadukan dengan kekuatan aparat teritorial dan partisipasi masyarakat. Pengalaman mitigasi erupsi Merapi 2010 menjadi bukti pentingnya penetapan Kawasan Rawan Bencana berbasis pemetaan presisi.
Saat ini, Korem 072/Pamungkas memaksimalkan tiga jenis pemetaan utama. Pertama, Peta Kerawanan Sosial dan Demografi. Kedua, Peta Titik Rawan Kriminalitas dan Konflik. Ketiga, Peta Jalur Evakuasi dan Navigasi Cepat bagi aparat gabungan dan masyarakat saat kondisi krisis.
Lebih lanjut, Kasrem menekankan pentingnya penguatan integrasi data antarinstansi. "Strategi ke depan yang perlu kita dorong bersama adalah penguatan mekanisme berbagi data, standardisasi data spasial, serta pembangunan pusat data terpadu agar interoperabilitas antarinstansi dapat berjalan optimal demi keselamatan bangsa," tegasnya.
FGD ini juga menghadirkan narasumber lain. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta Ardianto Septiadhi mewakili BMKG, serta Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. rer. nat. Muh. Aris Marfai.
Prof. Aris Marfai mengusulkan gagasan besar menjadikan Yogyakarta sebagai Living Laboratory Spasial Nasional. Menurutnya, kelengkapan karakteristik geomorfologi, potensi multi-hazard, hingga berkumpulnya para pakar dan lembaga geospasial di DIY membuat daerah ini ideal menjadi pusat percontohan Geo Governance atau Tata Kelola Geospasial nasional.
Seluruh narasumber sepakat bahwa kunci penguatan peringatan dini nasional terletak pada transformasi dari sekadar "pemetaan" menuju "intelijen data". Data geospasial harus lengkap, real-time, dan memiliki klasifikasi jelas antara keterbukaan informasi publik dengan perlindungan rahasia objek vital militer dan strategis negara.
Rangkaian FGD berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi kunci. Rekomendasi tersebut akan diolah tim Debidjianstrat Lemhannas RI sebagai pijakan perumusan kebijakan ketahanan nasional.
--------------------------------------
.jpeg)
