Rep, Sumarja S/ Redaksi
Yogyakarta, __ Hutan lindung yang ada di sekitar Kampus Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta, saat ini sudah berubah fungsi. Banyak berdiri bangunan permanen dan pengguna lahan tersebut bisa memiliki Surat Hak Milik (SHM) dan juga ada yang mengantongi Surat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Hal itu diungkapkan oleh A Yusuf Ahmadi. SH., MH., C.Me., CLA. Selaku Direktur Advokasi Hukum dan HAM, SAPU JAGAT, usai sidang di Pengadilan Negeri Sleman, Rabu (21/1/2016)
Melihat kenyataan ini, Direktur Advokasi HUKUM dan HAM, biasa disapa Gus Yusuf, meminta Menteri ATR/BPN mencabut legalitas kepemilikan surat tanah dan mengembalikan sesuai dengan fungsinya yaitu hutan lindung.
" Merubah fungsi hutan lindung, menjadi hak atas tanah perseorangan, apabila terbukti dilakukan dengan cara tidak sah berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," jelas Gus Yusuf kepada reporter Suaradjogja.com.
Dijelaskan lebih lanjut, "Alih fungsi kawasan hutan lindung tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran serius. Selain merusak lingkungan, hal tersebut juga berpotensi melanggar hak negara atas sumber daya alam serta hak konstitusional masyarakat."
LBH SAPU JAGAT, berencana menyerahkan data dan dokumen pendukung yang relevan ke Kementrian ATR/BPN untuk bahan penelurusan dan evaluasi.
"Kami akan segera menyajikan data yang valid dan menyerahkan kepada Kementrian ATR/BPN agar dapat dilakukan peninjauan serta pembatalan sertifikat apabila terbukti ada di kawasan hutan lindung," tegas Gus Yusuf.
Diakhir penjelasannya, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya aktivis dan pemerhati lingkungan hidup, untuk bersama-sama mengawal pengembalian fungsi kawasan hutan lindung sesuai peruntukannya.
_________________________
.jpeg)
