GUNUNGKIDUL - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul akhirnya turun tangan menindaklanjuti dugaan penyewaan aset Pemerintah Daerah di kawasan wisata Pantai Watu Lumbung, Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo.
Dugaan penyewaan lahan yang disinyalir merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul itu berujung pada pengembalian uang sewa yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh petani.
Kasus ini mencuat setelah terungkap adanya pembayaran uang sewa dari seorang petani kepada pihak yang bukan merupakan instansi pemerintah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, lahan tersebut selama ini dimanfaatkan oleh seorang petani berinisial WK, warga Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus.
Untuk menggunakan lahan itu, WK disebut harus mengeluarkan uang sekitar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Pembayaran diduga diberikan secara langsung kepada SY, warga Balong, Girisubo.
SY diketahui merupakan juru parkir sekaligus koordinator yang mengatasnamakan pelaku kontrak parkir di kawasan Pantai Watu Lumbung.
Dalam informasi yang diperoleh, gagasan penyewaan tersebut melibatkan SY bersama SP dan P.
Lebih mengejutkan, pihak yang menginisiasi penyewaan tersebut justru mengakui bahwa kegiatan itu dilakukan atas inisiatif kelompoknya sendiri, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait.
Jika pengakuan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar urusan sewa-menyewa. Ini menyangkut batas kewenangan, tata kelola aset daerah, transparansi penerimaan, hingga potensi kerugian keuangan daerah yang harus diperiksa secara serius.
BKAD Turun Tangan, Uang Dikembalikan.
Setelah persoalan ini mencuat, BKAD Gunungkidul selaku pengelola barang milik daerah akhirnya turun tangan melakukan klarifikasi dan penelusuran.
Hasilnya, uang sewa yang sudah terlanjur dibayarkan oleh petani akhirnya dikembalikan.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan aset daerah tidak bisa dilakukan sembarangan oleh pihak manapun tanpa dasar kewenangan yang jelas.
_Penulis: Tim Redaksi_
-------------------------
.jpeg)
