Sumber, jogjaprov.go.id/humas pemda DIY
Yogyakarta (08/02/2025) - Sebagian pedagang yang sebelumnya berjualan di Teras Malioboro 2, melakukan aksi menuntut pemberian jaminan hidup (Jadup) kepada pemerintah, pada Jumat (07/02) di Depan Gedung DPRD DIY, Yogyakarta. Aksi tersebut, diwarnai kericuhan antara PKL dengan pelaku usaha Malioboro yang lain, yang merasa terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, tuntutan memberikan jaminan hidup tersebut, harus melalui kajian mendalam. Beny mengatakan, saat ini, terdapat kebijakan efisiensi anggaran, dari pusat hingga daerah. Memberikan jaminan hidup kepada PKL TM2 yang saat ini telah direlokasi ke lokasi baru, tentu tidak bisa serta merta dilakukan. Namun, bukan berarti aspirasi dari PKL ini tidak diperhatikan.
Beny menyebut, Pemda DIY selama ini memang tidak memberikan jaminan hidup berupa penyaluran sembako maupun Bantuan Langsung Tunai, namun, telah menyediakan tempat beserta fasilitas lengkap kepada PKL. Di tempat yang baru, PKL belum dipungut retribusi, agar mereka melakukan penyesuaian terlebih dahulu.
“Jaminan hidup yang sudah diupayakan oleh Pemda kan membebaskan dari kewajiban-kewajiban yang mestinya dipenuhi seperti fasilitas, sewa-sewa. Ya kita bebaskan dulu, supaya punya daya tahan dulu. Jangankan yang baru pindah ke lokasi TM Baru, ini yang di TM 1 saja, sudah 3 tahun belum sama sekali kita tarik retribusi,” kata Beny.
Sebelum dilakukan pergeseran, Beny mengatakan telah mempersiapkan dengan matang baik lokasi maupun fasilitas untuk PKL. Saat ini, lokasi sudah terpadu, sehingga wisatawan bisa terkonsentrasi di titik tersebut untuk berbelanja. Tidak hanya itu, Pemda DIY juga berupaya membuat magnet supaya pengunjung lebih tertarik. Ada banyak upaya yang dilakukan dari promosi media online, event, hingga menggandeng Pekan Budaya Tionghoa untuk kembali diselenggarakan di kawasan TM Baru.
Terkait dengan ketidakpuasan sebagian pedagang, Beny mengatakan, menghargai dan menghormati aspirasi tersebut. Setiap kebijakan menurutnya, sebaik apapun itu, pasti tetap ada yang merasa tidak puas. Meskipun begitu, Pemda DIY telah berupaya untuk mengambil kebijakan sebaik mungkin, untuk kebaikan PKL maupun DIY.
“Kita sudah tata, kemudian kita juga sudah melakukan optimalisasi dukungan-dukungan operasional. Kami perhatikan terutama pembebasan dari semua retribusi. Kemudian keluhan-keluhan yang bisa kami selesaikan, kami selesaikan. Tapi kalau sampai jaminan hidup ya harus kita hitung betul kapasitas kami,” papar Beny.
Kericuhan sempat terjadi pada aksi tersebut. Pelaku usaha di Malioboro tiba-tiba menyerang para pedagang yang sedang melakukan aksi di Jalan Malioboro tersebut. Hal ini karena pedagang yang melakukan aksi memblokade Jalan Malioboro, sehingga mengganggu para pelaku usaha yang lain. Bentrok tersebut sempat membuat aparat yang bertugas kewalahan.
“Saat para PKL menggelar aksi sampai malam, ada beberapa pelaku usaha lain di kawasan Malioboro yang merasa terganggu karena mereka menutup jalan,” kata Kapolres Kota Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma.
Menurut Aditya, para pelaku usaha lain di Malioboro yang dimaksud adalah kelompok juru parkir hingga pengemudi becak. Aditya menuturkan kelompok usaha lain tersebut protes karena aksi para PKL memblokir jalan itu telah mengganggu aktivitas usaha mereka.
“Mereka protes. Karena sama-sama protes, lalu adu mulut dan terjadi keributan, antara pelaku usaha dan PKL. Namun akhirnya bisa kami lerai setelah para PKL kami arahkan ke DPRD," tutup Aditya. (uk)
Redaksi
--------------
.jpeg)
