S U A R A D J O G J A

SAH! DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Miskin Meski Belum Divonis


Yogyakarta - DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, aturan baru yang menargetkan pemulihan kerugian negara dan korban, bukan sekadar menghukum pelaku.

Suaradjogja.com, mengutip dari berbagai sumber/ rep_Supadiyono

Dalam rapat paripurna, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Undang-undang ini menjadi tonggak baru dalam upaya negara merebut kembali aset hasil kejahatan, sekaligus memastikan kerugian negara dan korban dapat dipulihkan.

Aturan ini mengenal dua mekanisme perampasan. *Pertama*, perampasan berdasarkan putusan pidana, atau _conviction-based_. *Kedua*, perampasan tanpa putusan pidana, atau _non-conviction-based_, yang dapat dilakukan melalui pengadilan negeri atas permohonan jaksa.

Perampasan tanpa vonis hanya berlaku dalam kondisi tertentu, yakni jika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui identitas maupun keberadaannya. Nilai aset yang dapat diproses minimal Rp 1 miliar, dan angka ini dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.

Ruang lingkupnya tidak hanya korupsi, tetapi juga kejahatan finansial lain, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Aset yang dapat dirampas meliputi hasil langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, termasuk aset yang sudah dialihkan atau dikonversi. Bahkan, aset sah milik pelaku dapat dijadikan pengganti kerugian sesuai prinsip kewajaran. Namun, fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum yang terdampak tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.

UU ini menegaskan dua hal penting. Perampasan aset tanpa vonis tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, dan aturan ini tidak berlaku surut, hanya untuk tindak pidana setelah diundangkan.

Untuk pengelolaan, Presiden akan membentuk badan pengelola dan badan pengawas, didukung sistem informasi terpadu serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Dengan disahkannya UU ini, negara kini memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memastikan kejahatan tidak hanya dihukum, tetapi juga tidak menguntungkan pelakunya.

_______________